BeritaInfo Bidang

Dua Diskominfo di Jatim Terima Undangan Audiensi dari Kemenkominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur mengundang untuk audiensi Diskominfo Kota Malang dan Diskominfo Kota Surabaya, serta Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di dua daerah tersebut di Surabaya, Selasa (7/6/2022).

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Hasyim Gautama menyampaikan, bahwa surat keputusan (SK) KIM bertanda tangan wali kota ada baiknya. Karena menunjukkan komitmen pimpinan dan memuluskan jalan mendapat berbagai pembiayaan.

“Namun akan kesulitan apabila terjadi dinamika susunan pengurus. Dalam draft Permenkominfo yang akan difinalkan, tertulis SK KIM minimal ditandatangani lurah/bupati. Akan diberikan Nomor Induk KIM (NIK) guna ketertiban dan kelancaran liputan event besar,” kata Hasyim Gautama kepada perwakilan Kota Malang dan Kota Surabaya.

Kepala Bidang Informasi Publik, Diskominfo Kota Malang Ismintarti, SP mengatakan ada beberapa poin yang diserap pada audiensi tersebut. Pertama, pihak Kemenkominfo mendengarkan semua anggota KIM Kota Surabaya dan KIM Kota Malang menyampaikan keluh kesahnya.

“Kami mohon bantuan Petunjuk Teknis (Juknis) Pembinaan KIM sebagai dasar pelaksanaan, serta Permenkominfo tuliskan narasi tegas serta jelas kepada pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran belanja KIM (nama mata anggaran) sebagai payung hukum pembiayaan KIM,” ujarnya Ismintarti kepada Kemenkominfo.

Ismintarti berharap ada pertemuan serupa lagi dan berkala, sehingga kemenkominfo dan Diskominfo Jatim dapat memotret utuh kendala dan profil KIM di kabupaten/kota yang ada di wilayah Jawa Timur.

Ketua Forum KIM Kota Malang Pantjawati Yustikarini, S.Sos mengatakan, secara umum KIM Kota Malang telah banyak didukung oleh Diskominfo Kota Malang dan kelurahan. Namun, Forum KIM Kota Malang berharap dapat memperoleh anggaran yang bisa dikelola sendiri, seperti yang ada di Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan lain-lain (bukan hanya sebagai peserta kegiatan).

“Kami berharap KIM juga memiliki anggaran sendiri, seperti PKK. Alhamdulillah selama ini KIM Kota Malang didukung penuh oleh Diskominfo Kota Malang,” pungkas Pantjawati.