Keberadaan Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berada dibawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Malang siap membantu pemerintah maupun masyarakat untuk memanfaatkan TIK secara maksimal. Dalam hal ini Relawan TIK menggandeng dan bekerjasama dengan semua komunitas Relawan TIK yang ada di perguruan tinggi atau di masyarakat.
Ketua Relawan TIK Kota Malang, Eva Handriyantini, S.Kom, M.MT saat memaparkan tentang keamanan data dan informasi, Senin (06/10)
Hal itulah yang disampaikan oleh Ketua Relawan TIK Kota Malang, Eva Handriyantini, S.Kom, M.MT dalam acara Workshop Peningkatan Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Melalui e-Government di Kota Malang yang membahas tentang problematika penggunaan IT (Information Technology, red) di Pemerintah Kota Malang.
Mengapa perlu e-Government? Eva menjawab, negara Singapura menjadikan TIK sebagai faktor penentu nomor satu dalam pertumbuhan ekonominya, Malaysia juga menjadikan TIK untuk menjadikan negaranya menjadi negara yang berpendapatan tinggi, dan lain-lain. “Oleh sebab itulah Pemerintah Kota Malang harus siap open data,” imbuhnya.
“Dalam pelaksanaan e-Government harus ada back office dan front office yaitu pelayanan dan administrasi. E-government ini juga bisa untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah, red) dan pelayanan publik, serta harus ada planning (perencanaan). Sehingga nantinya diharapkan akan banyak masuk investor ke daerah yang sudah menggunakan e-Government ini,” beber Eva.
Lebih lanjut perempuan berkaca mata ini mengatakan jika ada tiga kelas utama e-Government. Yang pertama yaitu publikasi, dimana harus satu arah antara informasi pemerintah dengan masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan. Yang kedua, interact atau interaksi yaitu komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Interaksi ini bisa berbentuk portal, chatting, atau teleconference.
Yang terakhir yaitu transact atau transaksi, dimana komunikasi dua arah tapi ada nilai ekonomi, seperti pengurusan KTP (Kartu Tanda Penduduk), pajak secara online, dan sebagainya. “Komponen e-Government nasional dan probematika di daerah diantaranya yaitu yang berkaitan dengan kebijakan dan regulasi, infrastruktur TIK, tata kelola TIK, anggaran TIK, aplikasi, SDM (Sumber Daya Manusia, red) TIK, data, audit, dan kelembagaan,” jelas Eva.
Eva menambahkan bahwa saat ini jumlah Relawan TIK untuk kepengurusan ada 15 orang, dan anggotanya di tiap perguruan tinggi di Malang sangat banyak dan bisa mencapai ratusan. Namun, kata dia, yang mendasar dalam penggunaan TIK ini adalah dalam hal mengnyinergikan data dan informasinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk keamanan data informasi, tim Relawan TIK mempunyai misi membantu dan bersinergi dengam pemerintah. Relawan TIK hanya mensosialisasikan dan menginformasikan penggunaan TIK, sedangkan untuk masalah kebijakan dari pemerintah semua. “Misalnya ada data yang dibobol, maka dalam konteks ini kita bicara tentang standarisasi. Pemerintah harus menggunakan sistem sesuai standar meskipun tidak ada jaminan data tidak bisa dibobol hacker,” sambungnya.
Dengan menggunakan sistem yang sesuai standar, setidaknya keamanan data bisa berlapis sampai beberapa tingkat. Data ini bisa di password (diberi kata kunci, red) untuk mengamankan jaringan. “Kami menyarankan kepada pemerintah agar jangan menggunakan e-mail dari luar agar datanya tidak mudah dibobol, pakailah yang lokal seperti go.id,” himbaunya.
“Jika website yang dibobol, maka kaitannya dengan keamanan website itu sendiri, bukan tentang e-mail. Pembobolan website di Kota Malang sejauh ini belum terlalu tinggi. Meski hanya beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang melek IT, namun kita akan terus berupaya semaksimal mungkin bersama Dinas Kominfo untuk memberikan sosialisasi tentang sistem keamanan data dan informasi,” pungkas Eva. (say/yon)